Percepatan pembahasan RUU Penyesuaian Pidana oleh DPR memicu diskusi luas mengenai urgensi dan konsekuensi dari langkah tersebut. Di satu sisi, percepatan dianggap sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan menyesuaikan aturan pidana dengan kondisi terbaru. Namun di sisi lain, banyak pihak menilai bahwa proses yang terlalu cepat berisiko mengurangi kualitas legislasi dan membatasi ruang partisipasi publik. Perdebatan ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak hanya menyangkut substansi, tetapi juga proses penyusunannya.
Pihak yang mendukung percepatan berpendapat bahwa sistem pidana di Indonesia memang membutuhkan penyesuaian segera. Kemunculan berbagai jenis kejahatan baru, terutama yang berkaitan dengan dunia digital, memerlukan aturan yang lebih relevan. Mereka menilai bahwa jika proses legislasi terus ditunda, maka aparat penegak hukum tidak memiliki landasan kuat untuk bertindak. Selain itu, percepatan dianggap sebagai bagian dari komitmen pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan program legislasi yang telah direncanakan.
Namun, pihak yang menolak percepatan menggarisbawahi pentingnya proses pembahasan yang matang. Mereka menilai bahwa sebuah RUU besar dengan dampak signifikan terhadap sistem hukum tidak boleh diselesaikan secara tergesa-gesa. Kritik terutama diarahkan pada minimnya uji publik, kurangnya transparansi draf RUU, dan terbatasnya kesempatan bagi akademisi maupun kelompok masyarakat sipil untuk memberikan masukan. Proses legislasi yang inklusif dianggap sebagai aspek fundamental dalam menjaga kualitas produk hukum.
Selain masalah partisipasi, kekhawatiran lain muncul terkait potensi pasal-pasal bermasalah yang luput dari kajian mendalam. Jika sebuah aturan disusun tanpa analisis komprehensif, risiko penafsiran keliru atau tumpang tindih regulasi akan semakin besar. Dalam konteks hukum pidana, hal ini berbahaya karena dapat mempengaruhi hak warga negara, keterjaminan prosedur hukum, serta konsistensi penegakan hukum di lapangan.
Pendukung percepatan menegaskan bahwa pembahasan di DPR telah mengikuti mekanisme resmi dan melibatkan pihak-pihak terkait. Namun, kritik tetap muncul karena masyarakat membutuhkan akses informasi dan kesempatan untuk berpendapat, bukan sekadar penjelasan formal. Di era keterbukaan informasi, proses legislasi yang tidak transparan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga pembuat undang-undang.
Perdebatan pro dan kontra ini memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara urgensi penyelesaian RUU dan kualitas pembahasannya. Legislasi yang baik tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Percepatan pembahasan RUU Penyesuaian Pidana seharusnya diiringi dengan jaminan transparansi dan evaluasi menyeluruh agar produk akhir tidak menimbulkan persoalan baru dalam penegakan hukum.
